TULUNGAGUNG,Bangjo.co.id –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung secara resmi membuka seleksi terbuka untuk pengisian delapan posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Langkah strategis ini diambil guna memperkuat jajaran birokrasi pemerintahan daerah dengan menempatkan pejabat yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi.
Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 18/PANSEL-TA/XI/2026, pendaftaran peserta telah dibuka mulai 4 November hingga 18 November 2026.
Menariknya, seleksi terbuka ini tidak hanya diperuntukkan bagi internal daerah, melainkan juga terbuka secara luas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari daerah lain yang memenuhi persyaratan administratif maupun kualifikasi teknis.
Dalam seleksi terbuka kali ini, terdapat delapan kursi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Tulungagung yang menjadi medan perebutan para aparatur sipil negara terbaik.
Posisi-posisi tersebut meliputi,
Inspektur Daerah
Kepala Dinas Pertanian
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Jadwal dan Tahapan Seleksi
Bagi para PNS yang berminat dan memenuhi kualifikasi, berikut adalah rangkaian jadwal resmi tahapan seleksi JPT Pratama Kabupaten Tulungagung.
Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menegaskan bahwa proses seleksi ini berjalan secara terbuka dengan mengundang partisipasi seluas-luasnya dari berbagai kalangan birokrat.
”Peserta yang bisa mendaftar boleh dari luar daerah Tulungagung, asalkan memenuhi syarat,” ujar Ahmad
Baharudin saat memberikan keterangan, pada Rabu (4/11/2026) kemarin.
Ia juga menekankan bahwa penentuan akhir tetap melalui mekanisme penilaian yang objektif dan ketat oleh tim panitia seleksi.
Guna menjamin proses seleksi yang transparan, profesional, dan akuntabel, panitia melibatkan panelis penilai dari berbagai unsur multidisiplin.
Tim penilai ini terdiri dari kalangan akademisi serta perwakilan dari Pemkab Tulungagung dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang berasal dari berbagai kota seperti Surabaya, Malang, dan Tulungagung.
Dengan sistem seleksi yang ketat dan melibatkan kolaborasi lintas institusi ini, Pemkab Tulungagung berharap dapat melahirkan pimpinan-pimpinan unit kerja yang mampu membawa inovasi serta akselerasi pembangunan daerah yang lebih optimal ke depannya.
(Suhari Othek)
