TULUNGAGUNG,Bangjo.co.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, secara resmi membuka Workshop Implementasi Perlindungan Sosial Digital dan Aplikasi SIKS-NG yang bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Selasa (3/11/2026).
Kegiatan strategis ini digelar untuk memastikan transisi sistem digital berjalan mulus serta mewujudkan keakuratan data penerima bantuan sosial yang tepat waktu.
Dalam arahannya, Ahmad Baharudin menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai kendala teknis yang kerap dikeluhkan di lapangan, mengingat batas akhir registrasi ulang Portal Perlinsos Digital ditetapkan paling lambat pada Desember 2026.
“Kita menyadari beban kerja dan kegamangan operasional yang saudara-saudara hadapi di lapangan. Permasalahan sinkronisasi data hingga tumpang tindihnya aplikasi sering membuat pelayanan terganggu. Kegiatan ini menjadi forum yang sangat krusial untuk mencari solusi cepat,” ujar Ahmad Baharudin.
Workshop yang dihadiri oleh operator SIKS-NG dan tenaga kesejahteraan sosial se-Kabupaten Tulungagung ini difokuskan pada tiga tujuan utama, yaitu
Membedah permasalahan teknis pendaftaran akun dan input data agar tersinkronisasi dengan baik.
Memperjelas pemahaman mengenai arsitektur integrasi sistem perlindungan sosial.
Menyusun rencana tindak lanjut konkret demi memenuhi target nasional pada bulan Desember tanpa hambatan berarti.
Lebih lanjut, Ahmad Baharudin
mengingatkan para peserta agar senantiasa menjaga ketelitian dalam mengelola data. Menurutnya, akurasi dan ketepatan waktu sangat krusial agar tidak ada warga yang dirugikan akibat kesalahan administratif.
“Jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak, justru gagal menerima bantuan hanya karena kesalahan teknis di tingkat administrasi,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial RI dan Dewan Ekonomi Nasional, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Melalui workshop ini, diharapkan seluruh operator dan tenaga kesejahteraan sosial memiliki pemahaman yang seragam serta siap mengawal validitas data bansos hingga tenggat waktu yang ditentukan.
(Suhari Othek)
