TULUNGAGUNG,Bangjo.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arif Zainudin, menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun melalui kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 6.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi fokus perhatian, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan perempuan, dukungan terhadap lembaga sosial dan keagamaan, hingga permasalahan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), senin (9/11/2026) Kemarin.
Penguatan Konsolidasi dan Mesin Partai
Selain menyerap aspirasi warga, Arif juga menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi internal partai hingga tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting. Penguatan struktur ini dinilai krusial agar mesin partai semakin solid dan mampu menjalankan fungsi pendampingan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, struktur partai di tingkat bawah harus menjadi garda terdepan dalam menyerap sekaligus mengawal kebutuhan warga di tingkat desa.
Dorong Kemandirian Ekonomi dan UMKM
Di sektor ekonomi, berbagai aspirasi yang dihimpun meliputi kebutuhan akan pelatihan produktif, pendampingan legalitas usaha, hingga pengembangan pemasaran digital bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sementara itu, dalam bidang pemberdayaan perempuan, masyarakat mengusulkan adanya program pelatihan keterampilan pengolahan pangan serta peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan keluarga.
Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi perempuan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga.
Perhatian khusus juga diarahkan pada sektor sosial, budaya, dan keagamaan. Masyarakat menyampaikan aspirasi terkait fasilitasi bantuan sarana dan prasarana bagi lembaga keagamaan maupun sosial, serta dukungan terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
Salah satu isu krusial yang mendapat sorotan tajam dari Arif Zainudin adalah ketepatan data penerima bantuan jaminan kesehatan, khususnya kepesertaan KIS PBI.
Ia mendesak Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung untuk segera melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial, termasuk data desil perekonomian masyarakat.
Pemutakhiran data ini dinilai sangat mendesak agar kepesertaan jaminan kesehatan benar-benar tepat sasaran.
Arif menegaskan agar masyarakat yang secara ekonomi tergolong kurang mampu tidak mengalami hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan hanya karena persoalan ketidaksesuaian atau keterlambatan pembaruan data administrasi.
Persoalan data desil sendiri menjadi penting karena berkaitan langsung dengan penentuan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dan jaminan kesehatan dari pemerintah.
Melalui hasil reses ini, Arif berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sekadar menjadi catatan di atas kertas, melainkan dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi erat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ia menegaskan bahwa fungsi reses bukan sekadar menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan setiap kebutuhan masyarakat diperjuangkan melalui mekanisme kebijakan dan penganggaran daerah.
Dengan langkah-langkah tersebut, hasil reses di Dapil 6 diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan akses pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung.
(Suhari Othek)
