Jakarta, BangJo.co.id – Kapolri Listo Sijit Prabowo menerima rapat Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin (23/ 5/2022). Perwakilan kedua lembaga negara membahas persiapan pemilihan umum (Bimillo) 2024.
“Kami baru saja mendapat kehormatan untuk menerima kunjungan niat baik serta koordinasi awal antara komisioner KPU dan kepolisian,” kata Seagate usai sidang kepada wartawan.
Menurut Sigit, Partai Demokrat 2024 akan lebih kompleks dari sebelumnya. Pasalnya, kata Seagate, pemilu serentak di tingkat eksekutif dan legislatif.
Jadi, pada kesempatan dengar pendapat ini, kata Seagate, serikat pekerja menjelaskan kepada polisi semua tahapan dan proses pelaksanaan pemilihan umum 2024.
“Jadi kita perlu persiapan awal, dan tentunya terkait dengan proses pengamanan, baik administrasi maupun fisik di lapangan, mulai dari tahap awal, pelaksanaan rangkaian kampanye, hingga proses peringkasan. Dan tentu saja. operasi ini melihat keamanan pada saat meringkas di tengah dan tahap lainnya, “kata Seagate. Seperti mengajukan gugatan.”
Dengan koordinasi dini dari KPU, Sigit memastikan kepolisian di seluruh Indonesia siap memberikan pengamanan dan pengawalan selama rangkaian tahapan Pilkada serentak 2024.
Dengan komitmen kepolisian, lembaga penyelenggara pemilu, dan instansi terkait lainnya, Segit menegaskan, proses demokrasi di Indonesia diharapkan berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Tentunya kami dalam posisi siap mengamankan, sehingga semua tahapan pemilu bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya bisa diperhitungkan. Karena semuanya bisa dilakukan dengan aman dan lancar,” ujar Seagate.
Pada kesempatan yang sama, presiden federasi, Hashim Asiri, mengungkapkan bahwa tahap pendahuluan pemilu 2024 dijadwalkan akan dimulai pada 14 Juni 2022. Dia juga mengatakan, dari pengalamannya, pemilu selalu meningkatkan ketegangan politik di Indonesia. Karena itu, Hasim sejak awal berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
“Dengan cara ini, kita tahu bahwa semua pemilu dan pilkada adalah wilayah konflik politik yang dianggap sah dan legal untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Tentu ketegangan politik akan lebih tinggi, itulah sebabnya kami melaporkan di awal sesi ini,” kata Hasim.
Kemudian dalam hal ini, Hashem berharap peran kepolisian dalam menjamin keamanan seluruh rangkaian pemilu 2024. Mulai dari awal hingga akhir di tingkat nasional.
“Tentunya, dalam semua tahapan kegiatan, polisi terlibat aktif dalam pengamanan Pilkada 2024 dan Pelcada. Banyak hal yang menjadi kewenangan dan kewenangan kepolisian. Perlu kita informasikan kepada mereka, seperti pencalonan, polisi, dan lainnya. sertifikat catatan diperlukan untuk semua calon jadi bagaimana mekanismenya.. prosedurnya lalu ada yang lain, terutama yang terkait dengan pengamanan kegiatan pemilihan umum 2024 dan Balkada.”
Hashem juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sijit Prabhu yang telah berkomitmen untuk mendukung terselenggaranya seluruh rangkaian pemilu 2024 dengan aman dan lancar.
“Terima kasih kepada Kapolri dan jajaran kami yang diterima dengan baik dalam pertemuan tersebut. Melalui Kapolri, Polri telah diberitahu bahwa Polri siap dan berkomitmen untuk mendukung keamanan pemilu. Karena kami percaya EMU dalam organisasinya dan tentunya pilkada tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus mendapat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam situasi ini termasuk Polri.Terima kasih Kapolri atas dukungan dan komitmen kerjasama dan bantuan kepada Satuan Pengawas Pemilu.”
