JAKARTA, Bangjo.co.id
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan kepada pemerintah agar mempersiapkan diri terhadap potensi masalah keamanan sistem serta validitas data peserta yang berhak menerima bantuan. Hal ini berkaitan dengan perpindahan tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dari bendahara sekolah menuju akun bank milik para penerima secara langsung.
Pembayaran subsidi langsung tanpa melalui pemda memang dapat mengurangi proses birokratis.
Tetapi, prosedurnya masih perlu dipantau untuk memastikan bahwa guru-guru mendapatkan hak mereka dengan tepat.
“Kebijakan ini tak seharusnya dianggap semata-mata sebagai tindakan administrasi teknis, namun perlu diawasi menggunakan prosedur yang jelas untuk mencegah timbulnya masalah baru berkaitan dengan keransamapersiahan, pertanggungjawaban, serta berkelanjutannya sistem pembayaran gaji kepada para guru Aparatur Sipil Negara,” kata Puan dalam rilis resmi miliknya pada hari Selasa (18 Maret 2025).
Puan mengatakan bahwa implementasi sistem transfer langsung sebaiknya didukung oleh sistem verifikasi dan validasi data yang handal agar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menentukan penerima bantuan.
Selain itu, tambah Puan, pemerintah perlu menyusun mekanisme perlindungan yang tangguh untuk menghindari risiko bocornya informasi serta penggunaan yang tidak sah.
“Namun meskipun transfer subsidi langsung ke rekening para guru tampaknya menjadi solusi yang lebih efisien, masih ada sejumlah hambatan yang harus diwaspadai oleh pemerintah, yakni pemantauan atas akurasi data penerima,” jelas Puan.
“Selain itu, pihaknya juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan sistem pencairan langsung tersebut terus bekerja dengan baik dan tidak mengalami hambatan teknis maupun birokratis di masa mendatang,” lanjutnya.
Politikus dari PDI-P tersebut pun menekankan pentimbangnya bagi pemerintah supaya terus menerapkan pembaruan informasi tentang para guru yang berhak mendapatkan tunjangan sehingga distribusi dana dapat dilakukan dengan akurat dan sesuai sasaran.
“Pemutakhmiraan data penerima secara rutin serta transparansi untuk dievaluasi menjadi hal yang krusial agar dapat menghindari kesalahan atau kelalaian dalam penyaluran bantuan,” demikian katanya.
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan skema terbaru untuk tunjungan guru PNS di tingkat lokal pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025.
Dalam skema terbaru ini, subsidi untuk guru PNS di daerah tidak lagi dialihkan dari Departemen Keuangan (Kemenkeu) kepada pemkab/pemprov, melainkan secara langsung dikirim ke akun bank masing-masing guru PNS yang beroperasi di wilayah setempat.
“Memperoleh penghargaan untuk mengenalkan sistem penyampaian gaji guru PNS secara langsung ke rekening mereka,” ujar Prabowo saat berada di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, pada hari Kamis.
Pada peluang serupa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa proses pencairan subsidi secara langsung ke akun para guru akan dimulai pada tanggal 21 Maret 2025 mendatang.
“Pengiriman langsung pada bulan Maret adalah bonus bagi para guru sehingga mereka bisa menyambut Idul Fitri dengan penuh kegembiraan,” jelas Mu’ti.
“Dan supaya mereka bisa meraih kesejahteraan keuangan yang lebih baik dan nantinya bisa melaksanakan tugas mendidik masyarakat dengan lebih efektif,” tambahnya.
Mu’ti mengatakan bahwa terdapat 1.476.964 guru PNS yang berhak mendapatkan tunjangan secara langsung dan akan ditransfer ke rekening mereka.
Untuk guru non-ASN yang bakal mendapatkan transfer langsung terdapat sebanyak 392.802 orang.
Menurut Mu’ti, dengan adanya aturan baru tersebut, alihtransfer dana tak lagi melewati pemerintah kabupaten atau kota, namun secara langsung diatur oleh pemerintahan nasional, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
