BEKASI, Bangjo.co.id
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang berupaya menemukan lokasi Kepala Desa Srijaya Canih Hermansyah yang pernah marah padanya terkait dengan penggusuran bangunan tidak sah (bangli) di wilayah tersebut.
Penyokongan itu terjadi di area tepi Sungai Sepak, yang merupakan cabang dari Sungai Bekasi, di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada hari Jumat (14/3/2025).
Sebelum dilakukan penggalian, Dedi mengobrol dengan salah satu pemilik gedung yang ternyata adalah laki-laki tua. Percakapan itu terjadi di depan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang serta Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa.
Pada diskusi itu, Dedi menggaransi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyediakan anggaran untuk membangun gerai baru bagi penduduk di wilayah lainnya.
“Jika nantinya Pak membangun warung baru, saya pastikan pembangunan warung tersebut akan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Setujukah Anda dengan hal ini?” tanyanya Dedi kepada warga yang hadir di tempat itu.
“Siap, Pak,” jawab warga.
Setelah itu, Dedi menyatakan bahwa pembersihan tersebut dilaksanakan guna mencegah banjir serta menangani masalah penghijauan sampah di Sungai Sepak.
“Semua orang yang tinggal di sini pasti ingin tidak ada banjir, tidak terkumpulnya sampah, tempat yang rapi dan bersih. Maka dari itu, bisakah kita membongkar ini?” kata Dedi.
“Setuju, Pak,” jawab warga.
Setelah mendapatkan dukungan itu, Dedi segera mencari Canih, orang yang tadi dia katakan pernah kesal.
“Yang tadi sedikit emosi dengan saya, pak kepala desa, Anda setuju ‘kan?” jelas Dedi.
Canih, yang tadinya mengecam Dedi sebagai gubernur otoriter lantaran dianggap tak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada saat penggusuran, mendadak berubah haluan dan menjadi setuju.
“Cocok jika terdapat pergantian,” balas Canih.
Karakternya ikut beralih, lalu dia mengumumkan bahwa dirinya mendukung program Dedi.
“Alhamdulillah, akhirnya saya mendukung program Pak Gubernur,” tegas Canih.
Meski demikian, Dedi mengingkar dari klaim Canih dan menyatakan bahwa penanggalan ulang istana tersebut tidak termasuk dalam agenda pemerintahan gubernur.
“Bukan urusanku, Pak. Yang terkena banjir kan Bapak, bukan aku,” tambah Dedi.
