JOMBANG, bangjo.co.id– Ratusan Mahasiswa melakukan aksi unjukrasa, di kantor DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Senin, (30/12/2024).
Dari pantauan dilokasi, aksi unjukrasa tersebut dimulai pada pukul 10. 00 WIB, yakni dengan Long March dari Ringin Contong menuju kantor DPRD Kabupaten Jombang.
Adapun organisasi mahasiswa tersebut dari GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia), dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).
Usai didepan kantor DPRD Jombang, ratusan mahasiswa tersebut melakukan orasi membahas dinamika terbaru, terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
Dalam orasi yang berlangsung sekitar 30 menit di depan kantor DPRD Jombang, situasi terlihat sempat memanas. Sebab terjadi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga mahasiswa yang berusaha menerobos masuk kantor DPRD Jombang dari barisan polisi.
Setelah itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Admaji kelokasi untuk menenangkan para mahasiswa aksi unjukrasa.
Selanjutnya, mereka diberikan kesempatan masuk ke gedung DPRD Jombang untuk menyampaikan aspirasinya, yakni dengan syarat harus tertib dan tidak anarkis.
“Kami terima aspirasi para mahasiswa pada tanggal 3 Januari mendatang dan akan kami hantarkan mereka ke Jakarta, sesuai dengan prosedurnya,”terang Ketua DPRD Jombang Hadi Admaji.
Ditanya terkait dinamika terbaru kenaikan PPN 12 persen, ia mengatakan baginya DPR di Kabupaten Jombang, itu adalah sesuatu yang barangkali masih bisa ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya.
“Karena sesuai dengan kondisi kita saat ini, kita baru selesai dari COVID-19 dan ekonomi masyarakat belum pulih betul, sehingga kalau dibebani dengan kenaikan PPN 12 persen, itu efek dari (domino_red), padahal karambol,”tutur Ketua DPRD Jombang.
Langkah yang dilakukan DPRD Jombang terkait penolakan kenaikan PPN 12 persen, pihaknya akan koordinasi dengan berbagai pihak. untuk mengkaji lebih lanjut.
“Kita tentunya akan mengkaji ulang lebih lanjut terkait penolakan kenaikan PPN 12 persen ini,”pungkasnya.
Adapun tuntutan utama mahasiswa dalam aksi unjukrasa tersebut terdiri dari 3 (Tiga) poin, diantaranya:
1. Menolak kenaikan PPN persen.
2. Meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen melalui PERBUP.
3. Mendesak DPRD Jombang untuk segera mengambil sikap.
Sementara itu, Ketua PC PMII Jombang, Asrorudin mengatakan, bahwa kenaikan PPN 12 persen, ini akan berdampak langsung pada masyarakat kecil.
“Meskipun kita ketahui, meski secara undang-undang ini sudah berlaku, tetapi mekanisme pembatalan diatur melalui Perbub. Oleh karena itu, kami meminta DPRD Jombang menyampaikan aspirasi terkait dampak efek domino dari kenaikan PPN 12 persen ini,”jelasnya.
Asrorudin menyebut, sebenarnya di undang undang ini tidak ada Klasifikasi dan ini yang mengkhawatirkan.
“Jadi efek dari domino ini, bisa berdampak langsung kepada masyarakat bawah nantinya,”tambahnya.
Ia menjelaskan, untuk mengawal tuntutan penolakan kenaikan PPN 12 persen agar dipenuhi, DPRD sudah sepakat dan tuntutannya sudah diterima.
“Tuntutan kami akan disampaikan tanggal 3 Januari langsung ke Jakarta dan kalau tidak, maka kita akan turun aksi unjukrasa lagi,”tegas Asrorudin.
Dikatakan Asrorudin, bahwa keseriusan turun jalan sudah terlihat, seperti kajian sudah matang, dan keseriusannya pun sudah matang.
“Kita akan tunggu keseriusan anggota dewan, jadi pengawalan kita harus maksimal,”ujarnya.
NR
