Daftar Harta dari Rumah Gubernur Ridwan Kamil serta Kantor Bank BJB yang Telah Dikambilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kasus Skandal Keuangan Bank BJB: Berkas Hingga Tabungan Senilai 70 Miliar Rupiah
Bangjo.co.id
Berikut adalah inventaris barang dari kediaman Ridwan Kamil serta kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB yang telah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai operasi pencarian mereka.
Selama pengecekan yang dilakukan selama tiga hari, KPK berhasil mengungkap beberapa bukti dalam bentuk dokumen, catatan berkaitan dengan penggunaan dana luar anggaran, serta sejumlah harta benda.
Tanggal 13 Maret 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis temuan dari penyitaan yang mereka laksanakan di kediaman Ridwan Kamil serta kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Operasi pencarian bukti ini adalah sebagian dari investigasi perkara dugaan penyuapan yang saat ini diproses berkaitan dengan manajemen dana luar anggaran di Bank BJB.
Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan pencarian selama tiga hari dan mengungkap berbagai item bukti yang dipandang berkaitan erat dengan investigasi mereka.
Beberapa barang bukti itu kemudian diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan investigasi lebih jauh. Daftar berikut ini mencakup barang bukti atau harta yang telah disita oleh KPK:
-
Dokumen-Dokumen Penting
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan beberapa dokumen serta rekaman yang berkaitan dengan transaksi keuangan di luar anggaran resmi.
Uang tersebut adalah sejumlah dana yang diluncurkan di luar rancangan belanja pemerintah nasional atau lokal (APBN/APBD). Dana ini berpotensi dipakai untuk hal-hal yang kurang jelas dan mungkin tak tertulis dalam rincian pengeluaran resmi.
Dokumen-dokumen ini merupakan penting bagi KPK untuk mengidentifikasi semua pihak yang terkait serta memperoleh keuntungan dari dana itu.
2. Dana Berupa Deposit ( Rp 70 Miliar )
Kecuali dokumen, KPK juga mengambil beberapa dana yang disimpan sebagai deposito, mencapai kira-kira 70 miliar rupiah.
Hal ini meningkatkan keraguan mengenai potensi penggelapan dana yang semestinya dipakai untuk tujuan resmi.
Tetapi diduga ditujukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Kendaraan
KPK juga mengambil beberapa unit kendaraan, termasuk motor dan mobil, yang dicurigai berasal dari sumber dana ilegal.
Kendaraan-kendaraan tersebut dianggap sebagai salah satu bagian dari harta kekayaan yang dicurigai berhubungan dengan kasus dugaan tindakan korupsi yang tengah diteliti.
4. Aset Tanah
Beberapa properti tanah turut dirampas, potensialnya bakal dipergunakan untuk keperluan perseorangan ataupun usaha yang menyangkut para individu yang berada di balik kasus scandel tersebut.
Pengambilalihan properti lahan ini merupakan komponen dalam usaha KPK untuk menemukan dan menyelidiki arus dana yang mungkin disembunyikan.
5. Properti Berupa Rumah dan Gedung
Kecuali tanah, KPK juga mengambil alih sejumlah properti perumahan dan gedung-gedung yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang tengah diinvestigasi.
Barang-barang ini akan digunakan sebagai dasar analisis tambahan guna mengetahui pihak-pihak yang telah meraup keuntungan dari praktik penggelapan dana tersebut.
Dampak Skandal Suap di Bank BJB:
Insiden ini terungkap lantaran ada tuduhan penanganan dana di luar anggaran yang dialirkan lewat Bank BJB.
Uang tersebut, yang tak tertulis di dalam APBN maupun APBD, dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan bermacam-macam namun kurang jelas.
KPK telah memulai proses identifikasi tentang siapa pun yang mendapat untung dari dana itu, serta berharap bahwa investigasi ini akan membongkar jaringan korupsi yang lebih besar di lingkungan lembaga perbendaharaan pemerintahan setempat.
KPK pun mengungkapkan bahwa pengambilan barang-barang itu adalah tindakan signifikan untuk menyelidiki arus dana yang kemungkinan besar sudah dimanfaatkan secara tidak benar oleh sejumlah pihak terkait dalam kasus suap ini.
Penggeledahan ini dimaksudkan pula agar benda-benda tersebut bisa dipakai sebagai bukti resmi di pengadilan.
Langkah Selanjutnya dan Harapan dari KPK:
KPK menginginkan bahwa melalui pencarian dan penangkapan bukti-baru tersebut, investigasi bisa berlanjut secara lebih jelas dan efisien.
Pengakhiran dari masalah ini dipercaya bisa menimbulkan rasa takut pada para pelaku korupsi dan membantu meningkatkan manajemen keuangan di bidang perbankan lokal agar lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
(Bangjo.co.id/WartaKota/Feryanto)
