JOMBANG,Bangjo.co.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang terus mematangkan langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola keuangan serta optimalisasi pengelolaan aset daerah agar lebih akuntabel dan transparan bagi masyarakat.
Pada Kamis (12/02/2026), BPKAD Kabupaten Jombang menyelenggarakan dua agenda penting sekaligus, yakni Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 serta Forum Konsultasi Publik Tahun 2026. Kegiatan tersebut bertujuan melakukan reviu mendalam terhadap Standar Pelayanan Publik sekaligus menjaring berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.
Kepala BPKAD menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk membahas rancangan awal rencana kerja bersama para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan memperoleh saran dan pertimbangan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait.
Selain itu, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik juga menjadi bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017. Aturan tersebut menuntut setiap unit penyelenggara pelayanan publik untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat guna memastikan layanan yang diberikan tetap relevan serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
Kegiatan forum ini melibatkan berbagai unsur peserta, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, akademisi, hingga mitra kerja strategis BPKAD. Kehadiran para peserta menjadikan forum ini sebagai wadah penting untuk menyelaraskan persepsi sekaligus menjaring aspirasi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.
Forum ini tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari upaya penyempurnaan strategi pembangunan daerah di Kabupaten Jombang. Dalam kesempatan tersebut, BPKAD juga membuka ruang diskusi bagi masyarakat untuk memberikan evaluasi secara terbuka terhadap standar pelayanan yang selama ini berjalan.
Keterlibatan aktif berbagai pihak diharapkan mampu meminimalisir kendala teknis dalam pengelolaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif serta penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai simbol komitmen bersama. Hasil dari forum tersebut akan menjadi dasar utama bagi BPKAD Kabupaten Jombang dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) pada tahun-tahun mendatang.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola keuangan daerah dapat semakin profesional serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jombang.
