Bangjo.co.id
– Kepala Desa Srijaya dari Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Canih Hermansyah, menyuarakan kemarahan dan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas tindakannya yang mengekspos pembangunan ilegal (bangli) di wilayah Bekasi tersebut.
Diketahui bahwa pemusnahan itu terjadi di tepi Sungai Sepak, yang merupakan cabang dari Sungai Bekasi, di wilayah utara Tambun, Kabupaten Bekasi, pada hari Jumat (14/3/2025).
Kepala Desa Srijaya, Canih Hermansyah menyatakan bahwa pembongkarannya dilakukan tanpa adanya peringatan tertulis atau penyosialan sebelumnya.
Tokoh Canih Hermansyah, yang merupakan Kepala Desa Srijaya, sedang dicarikan oleh Dedi Mulyadi setelah mengkritisi cara pemerintahan otoriternya tersebut.
“Semestinya hal ini dilakukan mengikuti prosedur standar, mulai dari peringatan pertama, kedua, dan ketiga sebelum melakukan sosialiasi, tidak boleh seperti yang terjadi saat ini. Ini adalah negeri kami, bukan tanah jajahan, kita telah mencapai kemerdekaan,” ungkap Canih kepada Kompas.com di tempat tersebut, Jumat (14/3/2025).
Sebaliknya, Canih menggambarkan Dedi Mulyadi sebagai seorang gubernur yang otoriter lantaran menciptakan kekacauan di daerahnya.
“Lho, kalau membuat heboh tujuan apa sih, cuma bikin kacau begitu. Hanya Pak Gubernur yang mengelola pemerintahan seolah-olah otoriter, karena dirinya sebagai Gubernur tak memperhatikan kondisi,” jelas Canih.
Meskipun demikian, Canih menyatakan dukungan terhadap pengembangan wilayah tersebut. Tetapi, metode konstruksi yang dikendalikan oleh Dedi dinilai tidak tepat.
“Ikut membantu membangun wilayah itu baik-baik saja menurutku, tapi cara melakukannya perlu diperbaiki. Kita sudah berada di era yang lebih maju daripada masa kolonial,” tambahnya.
Sebelumnya dilaporkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengawal penghancuran 60 bangunan yang berada di area sungai Sepak di desa Srimukti dan Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 mulai pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
Pada operasi penggusuran tersebut, sebuah excavator digunakan untuk menghancurkan puluhan bangunan yang terletak di tepian Sungai Sepak.
Di situs ini, bangli itu telah menjadi rumah serta warung bagi penduduk lokal selama bertahun-tahun.
Kebijakan Baru Oleh Dedi Mulyadi Berdampak pada Agen Perjalanan Wisata yang Menghadapi Kehilangan Dana, dengan 80% Pendapatannya Datang dari Tur Studi
Mereka terpaksa harus menerima bahwa bangli itu akan dirobohkan saat sebuah excavator mulai melaju menuju barisan bangli tersebut.
Wana (55), seorang pedagang sate dari Bangli, menyatakan tidak pernah menerima informasi tentang penertiban bangunan yang dilaksanakan di hari itu.
Dia hanya memiliki detail bahwa penggusuran terjadi pada tanggal 10 April 2025.
“Pada tanggal 10 April akan diratakan seluruhnya setelah Lebaran. Siapa yang tahu hari ini, tidak ada ide, lurah pun bingung, camat juga tak mengetahui. Begitu saja tanpa pemberitahuan sebelumnya,” ujar Wana di tempat kejadian, Jumat lalu.
Gemetar Ketika Dipanggil oleh Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang menelusuri lokasi Kepala Desa Srijaya Canih Hermansyah, orang ini pernah emosi terhadapnya karena adanya penertiban bangunan ilegal (bangli).
Sebelum dilakukan penggalian, Dedi mengobrol dengan salah satu pemilik gedung yang adalah laki-laki tua itu. Percakapan tersebut terjadi di depan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa.
Pada diskusi itu, Dedi menggaransi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyediakan anggaran untuk membangun tempat usaha baru bagi penduduk di wilayah yang berbeda.
“Nantinya jika Bapak mendirikan warung baru, saya akan membangun warung tersebut atas nama Pemerintah Provinsi Jabar. Anda setuju kan?” tanya Dedi kepada warga yang ada di tempat itu.
“Iya, Bapak,” balas penduduk itu. Dedi selanjutnya menyampaikan bahwa tindakan pembongkaran dilakukan guna mencegah terjadinya banjir serta menangani masalah pengumpulan sampah di Sungai Sepak.
“Pingin dong warganya di sini tidak terendam air, tidak berantakan sampah, tertata dengan rapi dan bersih. Maka dari itu, setujukah kalian jika saya membongkarnya?” kata Dedi.
“Setuju, Pak,” jawab warga.
Setelah menerima saran itu, Dedi segera mencari Canih, orang yang tadi dia sebut pernah kesal.
“Yang tadi sedikit kesal dengan saya, Bu Kepala Desa, Anda setuju, ‘kan?” jelas Dedi.
Canih, yang sebelumnya mengecam Dedi sebagai gubernur otoriter lantaran dianggap tak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penggusuran, tiba-tiba berbalik mendukung.
“Cocok jika terdapat pergantian,” balas Canih.
Karakternya juga berubah, lalu dia mengumumkan dukungannya kepada program Dedi.
“Alhamdulillah, akhirnya saya menyokong program Pak Gubernur,” tegas Canih.
Meski demikian, Dedi menyangkal klaim Canih dan menyatakan bahwa penghancuran gedung tersebut tidak termasuk dalam skema pemerintahan gubernur.
“Bukan programku, Pak. Program Bapak lah. Yang terkena banjir kan Bapak, bukan aku,” tambah Dedi.
Beberapa artikel sudah dipublikasikan di
Kompas.com berjudul Dedi Mulyadi Mencari Kepala Desa Yang Kemarahan Soal Penggusuran Bangunan Ilegal di Bekasi
(*)
Baca berita lainnya di
google news
Ikuti dan Sertakan Diri Anda ke dalam Saluran
Whatsapp Bangjo.co.id
