Bangjo.co.id – Basuki Tjahaja Purnama yang juga dikenal sebagai Ahok baru-baru ini mengunjungi Kejaksaan Agung atau Kejagung guna memberikan keterangannya tentang kasus korupsi besar-besaran di PT Pertamina Patra Niaga.
Diketahui, mantan Ketua Umum Pertamina, Ahok baru-baru ini telah menyampaikan keterangannya dalam kasus dugaan suap yang menyeret Riva Siahaan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025.
Ahok, yang terkenal karena gaya bicaranya yang tegas, sudah berkali-kali menyuarakan kritikan pedas tentang keputusan dan perilaku dalam organisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama di Pertamina.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sekali lagi menjadi pusat perhatian publik usai muncul di Kejaksaan Agung pada tanggal 13 Maret 2025 guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam penyelidikan tentang dugaan penyuapan yang berkaitan dengan pengelolaan minyak bumi mentah serta hasil olahan kilang dari PT Pertamina Subholding dan KKKS selama tahun 2018 hingga 2023.
Menurut pengamatan Kompas.com, Ahok datang ke Kejaksaan Agung pada kurang lebih pukul 08.36 WIB dan memakai kemeja bercorak batik berwarna cokelat lengan panjang.
Dia tampak menggendong satu buku cokelat yang kemungkinannya memuat dokumen-dokumen relevan untuk mendukung proses penyidikan.
Pada kesempatan itu, Ahok didampingi oleh satu orang staf, sedangkan beberapa staf lainnya telah menanti di dalam kantor penyidik untuk membantu selama proses berlangsung.
Keberadaan Ahok di Kejaksaan Agung ini makin memperkuat posisinya dalam menyelidiki dugaan kasus suap yang mencakup para pihak berhubungan dengan PT Pertamina.
Sebagai mantan Ketua Umum Pertamina, Ahok terkenal karena kemampuannya berbicara dengan lantang tentang masalah-masalah yang ada dalam manajemen perusahaan minyak dan gas milik negara itu.
Berikut ini adalah 7 pernyataan kontroversial dari Ahok yang mendapat sorotan publik terkait kasus skandal suap besar di Pertamina:
1. Ungkap Ketidaksesuaian dalam Proses Lelang BBM
Ahok menyatakan bahwa dia kerap memberi teguran kepada petugas direksi Pertamina tentang ketidakkonsistenan dalam mekanisme lelang BBM.
Namun begitu, nasihatnya sebelumnya tak pernah ditanggapi.
Menurut Ahok, walaupun dia berkedudukan sebagai Komisaris Utama, kekuasaannya ternyata dibatasi.
Itu disebabkan karena keputusan penting perlu melewati Menteri BUMN.
2. Identifikasi Kekuatan Utama di Pertamina
Ahok menyatakan bahwa dia memegang bukti solid tentang tindakan korupsi yang merusak Pertamina, seperti catatan menemukan pertemuan serta perekaman dialog.
Dia mengkritik adanya “pengaruh kuat” yang terlibat dalam kasus tersebut, mencakup individu atau kelompok dari dalam Pertamina serta para pemangku kepentingan pada level yang lebih tinggi.
3. Menyinggung tentang Pengelolaan Minyak
Ahok mengomentari bahwa walaupun memiliki pendapatan tahunan mencapai Rp 800 triliun, Pertamina masih bisa mendapatkan laba bahkan tanpa adanya pengawasan yang ketat.
Dia mengatakan bahwa tanpa indikator kinerja yang jelas, dewan komisaris Pertamina kurang bertanggung jawab, dan perusahaan masih bisa merugi meskipun tidak melakukan upaya tambahan.
Ungkapan Ahok tersebut juga menarik perhatian publik.
4. Kemewahan fasilitas untuk direksi di Pertamina
Ahok menyatakan bahwa pemakaian kartu kredit oleh petinggi Pertamina setiap tahunnya mencapai jumlah yang sangat besar, hingga miliaran rupiah, dan ia menyerukan agar layanan ini ditiadakan demi meningkatkan efisiensi.
Dia juga mengkritik tunjangan yang diterima oleh para direktur, yang dapat mencapai hingga Rp 200 juta setiap bulan, menyatakan bahwa anggaran tersebut seharusnya dikurangi demi keterbukaan finansial.
5. Ahok Berencana Membubarkan Departemen Badan Usaha Milik Negara
Ahok sempat menegur keputusan utang oleh Pertamina yang dilakukan untuk membeli ladang minyak di negara lain.
Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki peluang besar di tingkat lokal.
Dia juga menyarankan untuk membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan diganti dengan Indonesia Incorporation yang bisa diawasi secara langsung oleh presiden.
6. Ungkap Rincian Pendapatan di Perusahaan Minyak Pertamina
Ahok tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa upahnya sebagai Komisarius Utama di Pertamina jauh lebih tinggi daripada ketika ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Walaupun pendapatan meningkat, Ahok menyatakan bahwa dia merasa lebih terpuaskan dengan tugasnya sebagai gubernur.
Sebab itu, dia dapat secara langsung mendukung masyarakat.
7. Menginginkan Penarikan Batasan Fasilitas Kartu Kredit untuk Direktur Pertamina Diakhiri
Untuk menjaga kejelasan, Ahok pernah berencana untuk membatalkan batasan penggunaan kartu kredit direktur Pertamina.
Ahok sempat mengkritik tentang kejelasan dalam menggunakan fasilitas kartu kredit oleh para petinggi direktur.
Dia mengharapkan agar batasan dan faktur kartu kredit itu dijelaskan dengan transparan.
Menurutnya, apabila tak terdapat keterbukaan, maka fasilitas tersebut sebaiknya dihilangkan untuk mencapai efisiensi serta pertanggungjawaban finansial perusahaan.
(Bangjo.co.id)
